Retorika Penyesalan di Penghujung Kekuasaan: Ujian Konsistensi Prinsip dan Etika Politik
By Admin
Gibran Rakabuming Raka | Dok. KPU
nusakini.com, Panggung politik kerap kali menjadi ruang di mana idealisme, kesetiaan, dan pragmatisme saling bertabrakan dalam sunyi. Pengakuan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai rasa sesalnya terhadap PDI Perjuangan pekan ini membuka kembali perdebatan lama tentang harga sebuah prinsip dalam perebutan kekuasaan.
Melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya tidak lama setelah resmi melepas jabatan wakil presiden, Gibran menumpahkan pergulatan batin yang selama ini tersimpan di balik sikap tenangnya. Ia secara terbuka mengakui bahwa langkah politiknya pada kontestasi Pemilihan Presiden 2024 lalu telah meninggalkan luka mendalam bagi institusi politik yang membesarkan namanya.
"Dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," ungkap Gibran dalam rekaman video tersebut. Pernyataan ini sontak memantik diskusi luas di ruang publik mengenai relasi antara ambisi kekuasaan dan ikatan moral seorang kader.
Di tengah masyarakat dan kalangan pengamat, pengakuan yang muncul setelah melepas jabatan tinggi negara tersebut memunculkan pertanyaan kritis yang sulit dihindari. Banyak pihak mempertanyakan mengapa kesadaran akan beratnya mengecewakan rumah politik sendiri baru mengemuka setelah fase kekuasaan berakhir, atau ketika posisi politik tidak lagi berada di puncak.
Dalam diskursus etika publik, muncul sorotan tajam mengenai mengapa keteguhan memegang prinsip dan kesetiaan tidak menjadi pijakan utama sebelum keputusan besar diambil. Sebagian kalangan bahkan memandang langkah berseberangan di masa lalu sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen politik, sehingga ungkapan penyesalan di kemudian hari dinilai sebagai refleksi yang datang terlambat.
Namun, dari sudut pandang sosiologi politik, dinamika tersebut juga kerap dipahami sebagai dilema klasik antara loyalitas organisasi dan panggilan ambisi individual dalam sistem demokrasi modern. Keputusan politik yang diambil di bawah tekanan momentum kekuasaan sering kali baru dapat dievaluasi secara jernih ketika seseorang telah berada di luar lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Di sisi lain, respons yang ditunjukkan oleh jajaran elite PDI Perjuangan memperlihatkan upaya menjaga marwah organisasi tanpa terjebak dalam luapan emosi. Ketua Bidang Strategis DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memilih menyikapi pengakuan tersebut dengan pendekatan etis yang tenang dan terukur di Kompleks Parlemen, Senayan.
"Kalau Mas Gibran merasa menyesal dan dasinya berubah menjadi merah, ya sesama sebagai insan politik dan kita punya etik, ya saya hormati," ujar Said memberikan tanggapannya. Kalimat tersebut menjadi penanda bahwa partai tetap memberikan ruang penghormatan secara personal kepada siapa pun yang mengakui kekeliruannya.
Kendati demikian, Said tidak menutup mata terhadap realitas bahwa sejarah politik tidak dapat dihapus hanya dengan untaian kata maaf atau pengakuan batin. Bagi partai, peristiwa yang telah terjadi membawa dampak struktural dan emosional yang nyata bagi ribuan kader di akar rumput.
"Saya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Walaupun itu tentu nasi sudah jadi bubur," tegas Said menutup pernyataannya dengan metafora yang lugas. Ungkapan tersebut sekaligus menjadi pengingat keras bagi seluruh pelaku politik bahwa setiap pilihan mengandung konsekuensi abadi yang menuntut keteguhan prinsip sejak awal melangkah. (*)