nusakini.com - Kendari - Wanara Nusantara Indonesia Sulawesi Tenggara mengapresiasi sikap Gubernur Sultra yang menolak perpanjangan Kontrak Karya PT Vale pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal dan Plh. Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Panitia Kerja Vale Komisi VII di Ruang Rapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Kamis 8 September 2022.

"Kami tentu sangat mengapresiasi pak gubernur yang secara tegas menolak kontrak karya PT. Vale dengan alasan yang rasional dan sesuai kondisi yang terjadi. Namun pernyataan pak gubernur Sultra Ali Mazi bakal kami kawal untuk betul betul memastikan penolakan itu tidak hanya sekedar sebuah pernyataan tetapi harus dibarengi wujud nyata dengan memaksimalkan segala upaya dan kekuatan agar Kontrak Karya Vale ditahun 2045 dipastikan tidak diperpanjang" ungkap Rustang Ketua Bidang Investasi Wanara Sultra. Rabu 28 September 2022.

Menurut Rustang PT. Vale Sejak 54 Tahun membumi di Sulawesi Tenggara tidak memberikan kontribusi real terhadap pembangunan ataupun kesejahteraaan daerah dan masyarakat padahal konsensinya begitu luas yakni kurang lebih 24.752 Hektar di Sulawesi Tenggara.

• JK: Lahan PT. Vale Harus Segera Didistribusikan ke Pengusaha Lokal Setelah Izinnya Berakhir, Agar Konflik Sosial ke Depan Bisa Dimigitasi
• Soal PT Vale, Datu Luwu Andi Maradang Mackulau Dukung Pemda Sulsel dan Masyarakat Luwu
• DPR Minta Pemerintah Tidak Perpanjangan Lagi Kontrak Tambang PT Vale
• Ryan Latief Tak Sepakat Vale Hentikan Operasional, Usulkan Cukup Isolasi Total Pabrik

“Kami juga meragukan komitmen investasi perusahaan raksasa ini sebab 54 tahun keberadaan nya di bumi anoa dengan komitmen membangun smelter namun sampai detik ini juga belum ada realisasi sehingga tidak salah jika saya mengatakan Smelter PT. Vale ibarat mengejar patamorgana ditengah gurun pasir pasti tidak akan kesampaian", ungkap Rustang. 

Lanjutnya, dia mengatakan, tidak hanya soal Smelter namun juga Soal pengelolaan CSR PT. Vale yang menurut kami tidak transparan dan di duga hanya menguntungkan segelintir kelompok.

“Ini perlu dan penting untuk menjadi perhatian terkait CSR PT. Vale apalagi ada kerja sama antara perusahaan dan pemerintah. Masyarakat butuh transparansi bagaimana pegalokasian anggaran nya" jelasnya.

Di akhir rustang menyarankan agar lahan PT Vale yang begitu luas agar di manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara.

"Baiknya lahan tersebut di ambil alih daerah untuk di kelola baik itu melalui perusda provinsi atau kabupaten kota dimana Lokasi Vale berada agar kita juga bisa mandiri dalam mengelola kekayaan alam yang kita miliki. Selain itu jika dimaksimalkan dengan baik ini bisa menjadi nilai tambah ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Sulawesi tenggara”, pungkasnya. [*]