Wapres JK: Penerapan SPBE Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah. "Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi," ujarnya saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (28/03).
Hasil evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri PANRB Syafruddin dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berfoto bersama tiga terbaik penerima Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 dari enam kategori di Jakarta, Kamis (28/03).
Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, JK menunjuk Kementerian PUPR. "Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik. Keenambelas instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan. Terdapat dua instansi yang seharusnya mendapatkan penghargaan namun tidak hadir yang , yakni Kota Surabaya dan Kota Semarang.
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi yang merupakan potret SPBE Nasional tersebut bukan tentang siapa yang baik/jelek, yang menang/kalah, yang berprestasi/tidak. "Tetapi hal itu sesungguhnya merupakan landasan pacu atau pijakan awal untuk melangkah bersama, membangun SPBE secara nasional. Tugas ini bukan hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, namun oleh kita semua," ungkap mantan Wakapolri ini.
Untuk itu, mantan Wakapolri ini mengajak semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan. Dengan demikian, dalam beberapa tahun ke depan, sebagaimana target perencanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, SPBE akan benar-benar dikembangkan secara terpadu, mengubah tampilan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, akuntabel dari pusat hingga ke daerah. “SPBE adalah suatu keharusan, bukan pilihan," tegas, Syafruddin.
Menteri menambahkan, hasil evaluasi SPBE Nasional ini menjadi momentum sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan frekuensi pandangan seluruh pimpinan kementerian/lembaga/daerah/Polri. “Hari ini, disini, akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan yang berbasis elektronik,” tegasnya.
Sejumlah pimpinan instansi peraih penghargaan SPBE menyambut baik kebijakan nasional ini. Terlebih mereka sudah merasakan dampak positif penerapan SPBE di instansi yang dipimpinnya.
Kepala BAPETEN Hendriyanto yang ditemui di sela-sela acara tersebut mengatakan, penerapan SPBE di instansinya tak dapat ditunda-tunda. "Kami memiliki sepuluh ribu jenis layanan, sementara sumber daya kami terbatas. Karena itu kami telah menerapkan SPBE, khususnya dalam domain pelayanan sejak tahun 2014," ujarnya.
Dikatakan, aplikasi terus dikembangkan secara berangsur dan hingga kini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta stakeholder.
Hal senada dikatakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia merasakan manfaatnya yang sangat besar dengan penerapan SPBE di Pemprov Jawa Tengah, antara lain penghematan anggaran hingga Rp 2,1 triliun. "Saya akan mendorong seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk secepatnya menerapkan SPBE terpadu," ungkapnya.
Secara terpisah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengamini perintah Wapres bahwa SPBE bukan pilihan, tapi keharusan Banyuwangi yang telah menerapkan seluruh domain tiga SPBE yang diperintahkan, benar-benar merasakan buahnya. "Kami sudah paperless, setiap kampung juga sudah terintegrasi dengan internet. Sedangkan dalam domain pelayanan, SPBE kami terapkan di mal pelayanan publik," tuturnya. (p/ab)