Abdurrahman Abdullah dikenal publik ibukota atas jasanya dalam melakukan mediasi antara para pedagang stasiun dengan PT KAI pada 23 Februari 2012 lalu. Masalah pokoknya adalah bahwa Ka Daops KAI Jakarta memberikan keterangan di beberapa media bahwa di stasiun Cikini, Jakarta, aset PT. KAI disalahgunakan oleh para pedagang. Para pedagang dianggap bersalah karena mendirikan toko bahan bangunan, rumah kos, dan banyak lagi. Pada kenyataannya semua unit tersebut tidak ada, bahkan para pedagang harus membayar sewa dan mendirikan sendiri lapak-lapak mereka. Setelah dimediasi oleh anggota BKSAP (Badan Kerjasama Antar-Parlemen) ini, akhirnya masalah ini terselesaikan dengan cara damai. Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi Partai Demokrat dari dapil Nusa Tenggara Barat ini juga pernah menjadi bagian dari kepanitiaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat NTB pada 3 April 2011. Selama duduk di kursi DPR-RI, beliau sering tergabung dalam panitia kerja (panja), antara lain anggota Panja Gula, Panja RUU LKM (Lembaga Keuangan Mikro), Panja RUU Koperasi, Panja RUU Resi Gudang, Panja IPO Krakatau Steel, Panja Privatisasi BUMN, dan terakhir Panja MDG (Millenium Development Goals). Kinerja dan potensi ayah 3 orang anak ini terbilang baik. Prestasi yang melambungkan namanya antara lain adalah ketika beliau ditunjuk menjadi delegasi Indonesia sekaligus anggota Steering Committee BKSAP pada pertemuan Asean Parliamentary Assembly (APA) di Bandung pada tahun 2009, dan kemudian pada pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) di Singapura pada tahun berikutnya. Selain di ranah politik, beliau juga memiliki di bidang pendidikan seperti jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Fauzien (2003-2009) dan Sekretaris Yayasan Pendidikan Lazuardi Madina Depok (2003-2009). Dalam laman website pribadinya, beliau juga aktif berbagi pemikiran lewat tulisan-tulisan bertema isu politik, sosial, dan pendidikan.