Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA merupakan ahli biologi laut dan ekologi laut yang saat ini menjabat sebagai Guru Besar Ilmu dan Teknologi Kelautan di Institut Pertanian Bogor. Pria kelahiran Sukabumi pada tanggal 18 Februari 1946 ini juga diminta untuk menjabat sebagai Kepala Pusat Peneltian Lingkungan Hidup (PPLH) di Institut Pertanian Bogor (IPB). Setamat SMA, Dedi Soedharma menyelesaikan studi sarjananya di Institut Pertanian Bogor. Setelah itu, Dedi memutuskan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak berapa lama kemudian, Dedi akhirnya pergi ke Perancis. Disana dia mengambil program pascasarjana dan doktornya di University of Science and Technology yang berlokasi di kota Lille, Prancis. Setelah meraih gelarnya dari universitas tersebut, Dedy kemudian pulang ke tanah air. Sekembalinya di Indonesia, Dedy memilih untuk mengabdikan dirinya di Institut Pertanian Bogor. Di universitas tersebut, Dedy diminta untuk mengajar mata kuliah Terapan Teknologi Pemanfaatan Mikro Algae dan Zooplankton, Ekologi Laut Tropis, Teknologi Pemanfaatan Mikro Algae, Running Water System, Biologi Laut dan Widya Selam. Pada tahun 1998, Dedy sempat dipercaya untuk menjabat sebagai ketua Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI). Organisasi ini sendiri dibentuk tidak lain untuk menghimpun para sarjana kelautan Indonesia yang ketika itu masih sangat terbatas. Pembentukan organisasi ini didasari oleh suatu keinginan untuk membangun bangsa lewat keahlian yang dimiliki oleh sarjana-sarjana kelautan Indonesia. Jabatan ini dia pegang hingga tahun 2001 setelah dirinya digantikan oleh 2001) Prof. Dr. Rokhmin Dahuri. Pada tahun 2011, Dedy bersama kedua tekan dosennya, Dr. Ir. Istiyanto Samijan, M.Si. dan Dr. Ir. Sulistiono M.Sc, berhasil mendapatkan sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas inovasi yang mereka temukan yakni Proses Fragmentasi Buatan pada Karang Masif untuk Produksi Masal. Sertifikat HAKI tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, SH pada 31 Oktober 2011 di Graha Pangayoman Kementrian Hukum dan HAM, Kuningan Jakarta.