Marsudi Triatmodjo adalah Dekan juga bekerja sebagai peneliti dan dosen spesialis hukum Internasional, hukum laut, dan hukum lingkungan Internasional di fakultas hukum Universitas Gajah Mada. Pria lulusan program master Dalhousie University-Canada ini belakangan santer diberitakan. Dekan sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) ini merupakan salah satu calon rektor UGM periode 2012-2017. Saat itu, namanya masuk hingga putaran terakhir pemilihan rektor bersama dua calon rektor lain, Dekan Fisipol, Prof. Dr. Pratikno, M.Sc dan Ketua LPPM UGM, Prof. Dr. Techn. Danang Parikesit, M.Sc. (Eng). Sebelumnya, ia bersama empat kandidat lain diuji dalam tes wawancara yang juga diharuskan memaparkan mengenai visi misi yang mereka usung. Dalam uji ini, pria yang merupakan anggota dari Environmental Forum for the Commission on Environmental Law, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (CEL-IUCN) ini berhasil menduduki bangku kedua dengan perolehan suara sebanyak 107. Namun sayang, pria yang akrab disapa Marsudi ini gagal menduduki kursi rektor karena pada putaran akhir pemilihan rektor yang diadakan pada tanggal 22 Maret 2012 ia hanya mendapatkan 5 suara dari 32 suara yang diperebutkan. Gagal menduduki kursi rektor, Marsudi kembali memimpin Fakultas yang telah membesarkan namanya. Tak hanya sebagai Dekan, Marsudi juga terlibat dalam forum Internasional seperti Environmental Law Lecturer Association dan Banking Analysis and Centralizing. Selain itu, ia juga menjabat sebagai konseptor hukum untuk Badan Perencanaan Nasional (BAPENAS-RI). Sebelum mendapatkan gelar guru besar yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2008, ia melakukan beberapa penelitian yang di antaranya berjudul "Implementing Local Wisdoms for Alternative Solutions of International Legal Problems: The Case of Newmont Minahasa Raya Ltd. in Indonesia" (University of South Carolina School of Law, USA, 2006) dan "Controversy over Anti Pornography and Pornoaction Bill", (Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) and Korea Legislation Research Institute, Seoul Korea, 2006).