Selain Tentara Nasional Indonesia (TNI), kekuatan keamanan Indonesia juga didukung oleh polisi. Segala macam bentuk penegakan hukum pun berada di tangan polisi. Oleh sebab itu lembaga kepolisian harus memiliki kredibilitas yang baik agar dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengawasi kinerja lembaga ini termasuk beberapa pejabat di dalamnya. Neta S. Pane merupakan orang yang vokal dalam hal ini. Hingga beliau ditunjuk menjadi Ketua Presidium IPW (Indonesia Police Watch) sejak tahun 2004. Aktivis kelahiran Medan, 18 Agustus 1964 ini sebenarnya memulai karirnya di bidang jurnalistik dengan menjadi reporter di Surat Kabar Harian (SKH) Merdeka di Jakarta tahun 1984. Di harian ini beliau mengabdi selama 7 tahun hingga menduduki jabatan sebagai Redaktur Pelaksana di tahun 1991. Selepas dari SKH Merdeka, Neta menjadi asisten Redpel di Harian Terbit, Jakarta tahun 1993 dan kemudian menjadi Redpel koran Aksi Jakarta. Beliau mencapai jabatan tertinggi di bidang media adalah dengan menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Jakarta tahun 2002-2004. Setelah kenyang berkarir di dunia jurnalistik, Neta kemudian aktif menjadi seorang aktivis hingga menjabat sebagai Ketua Presidium IPW. Melalui IPW, putra pasangan Tapi Rumondang Siregar dan Endar Pane ini mengkritisi beberapa kasus kepolisian yang cukup menggegerkan seperti kasus rekening gendut sejumlah pejabat kepolisian, para perwira Polri yang diduga menerima suap dari Gayus Tambunan, serta yang terbaru adalah beliau mengomentari tindakan Polsi saat memeriksa Anas Urbaningrum. Beliau menilai bahwa Polri dipecundangi oleh partai politik. Selain berkarir menjadi aktivis di IPW, Neta terbilang produktif dalam menulis seperti buku, karya ilmah, dan sastra. Beliau juga menjadi dosen tidak tetap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Universitas Muhammadiyah, dan sejumlah kampus lainnya.