Awalnya Nyoman Dhamantra merupakan seorang pengusaha yang sukses di Bali. Ia juga sempat berkarier di PT Rims Energy Oil Company. Namun saat melihat tanah kelahirannya semakin 'dijajah' oleh para investor asing, maka ia pun memilih untuk berkarier di jalur politik demi memajukan lokal Bali. Nyoman Dhamantra pun merintis karier politiknya dari bawah hingga akhirnya ia sukses menjadi anggota DPR RI Komisi VI tahun 2009 untuk urusan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standarisasi nasional. Selama menjadi politisi, Nyoman Dhamantra pun terbilang cukup vokal dalam menyuarakan perekonomian Bali yang semakin tergerus oleh keberadaan toko dan ritel asing yang menyerbu Bali. Akibatnya banyak artshop yag terpaksa gulung tikar. Menurutnya hal ini terjadi karena peningkatan Gross Domestic Product (GDP) tidak berdampak dengan kenaikan Gross Domestic Happiness (GDH) atau peningkatan harapan hidup masyarakat Bali. Nyoman Dhamantra pun mengusulkan untuk merivisi UU Provinsi Bali dengan memasukkan beberapa poin. Pertama adalah pasal mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional. K Kedua adalah pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pelestarian budaya yang lebih harmoni. Seperti diketahui bahwa budaya merupakan menu utama (core business) pariwisata di Bali. Karena itu, pelestarian budaya menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa dihindarkan. Sedangkan yang terakhir adalah kejelasan posisi antara dinas dan adat (pekraman) sebab kedudukan antara dua lembaga masyarakat ini seringkali menimbulkan ambiguitas yang seringkali berujung pada konflik.