PBB: Taliban Bunuh 100 Mantan Pejabat Pemerintah Afghanistan

By Nad

nusakini.com - Internasional - Sebuah laporan PBB terlihat hari Minggu (30/1) mengatakan Taliban dan sekutunya diduga membunuh lebih dari 100 mantan anggota pemerintah Afghanistan, personel keamanan dan orang-orang yang bekerja dengan pasukan internasional.

Laporan tersebut, salinan awal yang dilihat oleh AFP, menggambarkan pembatasan hak asasi manusia oleh penguasa fundamentalis baru Afghanistan. Selain pembunuhan politik, hak-hak perempuan dan hak untuk protes juga telah dikekang.

"Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota Pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAMA terus menerima tuduhan pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lain yang kredibel terhadap orang-orang ini," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui laporan terkait.

Sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus, misi PBB di Afghanistan telah menerima lebih dari 100 laporan tentang pembunuhan yang dianggap kredibel, kata laporan itu.

Lebih dari dua pertiga dari pembunuhan itu adalah "pembunuhan ekstra-yudisial yang dilakukan oleh otoritas de facto atau afiliasinya."

Selain itu, "pembela hak asasi manusia dan pekerja media terus mendapat serangan, intimidasi, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan," katanya.

Laporan itu juga merinci tindakan keras pemerintah terhadap protes damai, serta kurangnya akses bagi perempuan dan anak perempuan untuk bekerja dan pendidikan.

"Seluruh sistem sosial dan ekonomi yang kompleks sedang dimatikan," kata Guterres dalam laporan itu.

Afghanistan berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan, diperparah oleh pengambilalihan Taliban yang mendorong negara-negara Barat untuk membekukan bantuan internasional dan akses ke aset bernilai miliaran dolar yang disimpan di luar negeri.

Negara ini hampir seluruhnya bergantung pada bantuan asing di bawah pemerintah yang didukung AS sebelumnya, tetapi pekerjaan telah mengering dan sebagian besar pegawai negeri belum dibayar selama berbulan-bulan.

Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban, dengan sebagian besar menonton untuk melihat bagaimana Islam garis keras – terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia selama masa kekuasaan pertama mereka – membatasi kebebasan.

Dengan semakin dalamnya kemiskinan dan kekeringan yang menghancurkan pertanian di banyak daerah, PBB telah memperingatkan bahwa setengah dari 38 juta penduduk menghadapi kekurangan pangan.

Dewan Keamanan PBB bulan lalu dengan suara bulat mengadopsi resolusi AS untuk mengizinkan beberapa bantuan mencapai warga Afghanistan yang putus asa tanpa melanggar sanksi internasional.

Tapi ada seruan yang berkembang dari kelompok hak asasi dan organisasi bantuan bagi Barat untuk mengeluarkan lebih banyak dana – terutama di tengah musim dingin yang keras. (AFP/dd)